Page 296 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

288 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah meneliti
14
hukum sebagai norma positif as it is written in the book. Penelitian Yuridis Normatif, yakni
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
15
positif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pertanahan, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasio-
nal, Keputusan Menteri dan Keputusan Pengadilan. Sedangkan tipologi penelitiannya adalah

PenelitianPreskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelas-
kan lebih mendalam untuk memberikan jalan keluar atau saran dalam mengatasi permasa-
lahan tersebut serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Sebagai data penunjang akan dilakukan juga penelitian lapangan yang adalah data pri-

mer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui teknik wawancara. Wawan-
cara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi.
Penelitian lapangan akan dilakukan oleh penulis dalam klarifikasi dan pengayaan atas bahan
sekunder yang sudah ada.

Metode ini diharapkan dapat mengantarkan penulis kepada hasil kajian yang mendalam
terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berserti-
fikat dan hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan Hukum

Pertanahan di masa mendatang.

C. Pembahasan
1. Kasus Posisi

Obyek sengketa bermula dari sebagian tanah Eigendom Verponding No. 2 atas nama
Gadelaire Petronalle Christine Bernadine Du Bus yang terkena ketentuan Undang-undang
Nomor. 1 Tahun 1958 dan berdasarkan perturan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8
Nopember 1962 No. SK.30/Ka/1962 statusnya ditetapkan sebagai obyek Landreform dan

diredistribusikan kepada para petani penggarap atas dasar SK Kinag tanggal 31 Desember
1964 No. 205.D/VIII/1964. Pada Obyek yang sama kemudian diberikan Hak Milik kepada
Sabar-Karo-karo berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat Cq. Kepala Direk-

torat Agraria tanggal 30 Agustus 1980 No. SK.2897/DIT.PHT/HM/1980 kemudian didaftarkan
dan diterbitkan 246 (duaratus empatpuluh enam) Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama
Moch. Kemal Abidin dkk seluruhnya seluas 11,7 Ha. Terletak di Kelurahan Pengasinan,
Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Penerbitan 246 (dua ratus empat puluh enam) Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama
Moch. Kemal Abidin dkk seluruhnya seluas 11,7 Ha. Terletak di Kelurahan Pengasinan,

14 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam
dan Huma, 2002), hlm. 12.
15 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),
hlm. 240.