Page 301 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

FX. Arsin Lukman & Beny Hadinata W.: Analisis Yuridis terhadap Pemegang Hak Atas Tanah ... 293

2. Reformasi birokrasi dan penataan peraturan pertanahan agar tidak menimbulkan
multitafsir yang dapat menyebabkan konflik norma, sehingga membingungkan
lembaga peradilan dalam penyelesaian kasus pertanahan, serta perbaikan sistem
informasi publikterkait hukum pertanahan untuk memberikan informasi utuh dan

pemahaman kepada masyarakat.
3. Kompleksitas masalah pertanahan dan minimnya kompetensi aparatur serta respons
kelembagaan yang ada, menjadi relevansi menghadirkan Peradilan Khusus

Pertanahan untuk penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Daftar Pustaka
1. Buku

Harsono, Boedi.Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan,
2003.
Hutagalung, Arie Sukanti.Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta:

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
Ibrahim, Johny.Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
Publishing, 2006.

Prakoso, Djoko dan Boediman Adi Purwanto.Eksistensi Prona sebagai Pelaksana Mekanisme
Fungsi Agraria. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Santoso, Urip.Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2011.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji.Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta: Rajawali Press, 1985.
Wignyosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta:
Elsam dan Huma, 2002.
2. Jurnal Ilmiah

Yoelianto. Pembatalan Sertipikat Hak Atas TanahBerdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara(Studi Kasus Putusan No. 298/B/2013/PT-TUN.JKT),
3. Peraturan Perunndang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
_____, Undang-Undang Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, UU No. 1 Tahun 1958.
_____, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun
1960.

_____, Undang-Undang Tentang PTUN, UU No. 5 Tahun 1986.
_____, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
PTUN, UU No. 9 Tahun 2004.

_____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.