Page 306 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

298 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum menetapkan bahwa objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang
atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau
lainnya yang dapat dinilai. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai

sebagaimana menurut Pasal 33 Undang-Undang tersebut dilakukan bidang per bidang tanah,
meliputi:
a. Tanah

b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
c. Bangunan
d. Tanaman
e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

f. Kerugian lain yang dapat dinilai
Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 tersebut menjadi persoalan. Kedua pasal itu dimaknai
bahwa antara tanah dengan benda di bawah tanah menganut asas pelekatan. Seolah-olah
ruang bawah tanah dapat dimiliki oleh pemegang hak. Padahal hak atas ruang bawah tanah

sampai saat ini belum ada pengaturannya. Berbeda dengan benda/bangunan yang melekat di
atas tanah yang dapat diberikan dengan HGB sekunder, Hak Pakai sekunder atau Hak Sewa.
Ruang bawah tanah yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tanah di atasnya,

maka ruang bawah tanah adalah milik rakyat Indonesia bersama (hak milik kolektif
Indonesia), yang kewenangan mengaturnya diserahkan kepada negara. Dengan demikian
terdapat hubungan hukum antara ruang bawah tanah dengan negara, bukan dengan
perorangan.

Dalam mempelajari UUPA tidak bisa digunakan alam pikiran hukum barat. Hukum barat
menentukan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, ruang di bawah tanah dan
merupakan satu kesatuan dengan tanah merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.
Maka hak atas tanah dengan sendirinya, karena hukum, meliputi juga pemilikan bangunan

dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan
pihak yang membangun atau menanamnya. Perbuatan hukum mengenai tanah dengan
sendirinya meliputi tanaman dan bangunan, karena hukum meliputi juga tanaman dan

bangunan yang ada di atasnya.
Dalam kepemilikan tanahnya yang berpangkal dan berpusat pada hak individu atas
tanah yang bersifat pribadi semata-mata. Dalam arti bahwa dalam pelaksanaannya kepen-
tingan pribadilah yang menjadi satu-satunya tujuan dan pedomannya. Kepentingan priba-

dilah yang menentukan apakah tanah yang dimiliki akan digunakan atau tidak. Jika
digunakan, dalam menentukan peruntukan dan cara penggunaannya, kepentingan dan
4
kebebasan pribadilah yang menjadi tolok ukur dan penentunya.

4 Ibid., hlm. 61.