Page 309 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Novina Sri Indiraharti: Perlukah Asas Pemisahan Horisontal dalam ... 301

Menjadi permasalahan juga bahwa sampai saat ini belum ada payung hukum yang
mengatur mengenai hak guna ruang bawah tanah. Namun di dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

Kementerian ini telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang bawah tanah dengan membentuk Sub Direktorat Pendaftaran Hak Guna
Ruang dan Perairan, yang di dalamnya terdapatnya Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas

dan Bawah Tanah. Salah satu tugas dari Sub Direktorat ini adalah melakukan pendaftaran
Hak Guna Ruang Bawah Tanah. Padahal sampai sekarang belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Hak Guna Ruang Bawah Tanah tersebut.

11
Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa Pasal 4 UUPA sudah cukup dapat meng-
akomodasi pemberian hak terhadap ruang bawah tanah melalui cara berpikir analogi dan

interpretasi ekstensif. Sampai saat ini yang sudah diatur adalah lembaga hak atas tanah yang
meliputi permukaan bumi dengan ruang bawahnya sekedar diperlukan. Pasal 16 UUPA
sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 UUPA hanya menetapkan hak-hak atas tanah, hak-hak atas

air dan ruang angkasa. Sedangkan hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA).
Berdasarkan dua permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan pembaruan agraria
untuk mengukuhkan asas pemisahan horizontal dalam pemanfaatan ruang bawah tanah.

Pembaruan yang dimaksud dengan menata kembali penguasaan dan pemilikan tanah
(termasuk ruang bawah tanah) sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Menurut

11 Periksa Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta:
Kompas, 2007), hlm. 123-127.