Page 308 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

300 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

ayat (1) UU 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari
negara.
Mengutip pemikiran Aristoteles bahwa kriteria kebaikan negara terletak pada kenyataan
apakah negara menguntungkan bagi seluruh masyarakat, sebab negara yang hanya

menguntungkan penguasa adalah negara yang jelek. Supaya negara itu mengabdi kepada
masyarakat, menurut Aristoteles negara harus diatur sebaik mungkin dengan konstitusi dan
8
hukum yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum kesejahteraan.
Maka untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi kepentingan pemilik tanah serta
melindungi kepentingan yang memanfaatkan ruang bawah tanah, Boedi Harsono berpen-
9
dapat bahwa diperlukan Undang-Undang Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT).
Adanya kebutuhan yang memanfaatkan ruang bawah tanah, dapat ditafsirkan bahwa

asas pemisahan horizontal mengalami perubahan makna. Semula asas ini memisahkan tanah
dan benda atau segala sesuatu yang berada di atas tanah itu adalah terpisah, sehingga
10
pemilikan atas tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda.
Dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pembangunan penggunaan asas pemisahan

horizontal dalam pemakaian tanah tidak lagi terbatas pada pemisahan di atas tanah, juga
pemisahan di bawah tanah, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Perkembangan Asas Pemisahan Horisontal

A A
B B

C
Tradisional
Yang akan datang

Di masa yang akan datang, pemilikan tanah, pemilikan bangunan di atasnya, dan pemili-
kan ruang di bawah tanah dapat di tangan orang yang berbeda. Dalam pemanfaatan ruang

bawah tanah yang demikian tidak bisa menggunakan pendekatan Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun. Pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut tidak berarti bahwa Hukum Tanah
Nasional meninggalkan asas pemisahan horisontal, dan menggantinya dengan asas accessie
yang digunakan dalam Hukum Tanah Barat. Justru sebaliknya merupakan penerapan asas

hukum adat pada fenomena modern.

8 Periksa Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cet. 2., (Bandung: Mandar
Maju, 2012), hlm. 155.
9 Periksa Boedi Harsono, Op.Cit., hlm. 466-467.
10 Periksa Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 117,
dikutip dalam Djuhaendah Hasan, Op.Cit., hlm.57.