Page 313 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PERMASALAHAN DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA PEWARISAN DAN CARA PENYELESAIANNYA

Dinda Keumala
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta Barat
Email: dinda.bayuaji@yahoo.com

Abstrak
Pendaftaran Tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian
hukum di bidang pertanahan. Kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi pendaftaran tanah untuk
pertama kali dan pemeliharaan data. Salah satu alasan untuk dilakukannya kegiatan pemeliharaan
data karena adanya perubahan subyek hak atas tanah karena proses pewarisan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa yang terdapat dalam pendaftaran peralihan hak atas
tanah karena waris dan bagaimana cara penyelesaiannya. Permasalahan yang terjadi karena adanya
perbedaan bentuk Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya tidak sesuai
dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 PMNA 3 Tahun 1997, berlakunya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Pebruari 2012 dimana seorang Anak Luar Kawin
mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan besarnya biaya pajak-pajak yang harus
dibayarkan oleh para ahli waris. Cara penyelesaian masalah terkait dengan perbedaan bentuk Surat
Keterangan Ahli Waris diberikannya pembinaan kepada para praktisi di bidang pertanahan terutama
Notaris dan PPAT, penerbitan Surat Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional kepada para Lurah dan Camat terkait isi dari Surat Keterangan Ahli Waris bagi
penduduk asli yang harus sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 PMNA 3 Tahun1997, selama
Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan belum ada,
diutamakan penyelesaian sengketa di Pengadilan terkait dengan adanya tuntutan hak keperdataan
dari Anak Luar Kawin pasca putusan MK dan perlunya sosialisasi pentingnya pelaporan perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan oleh seorang subyek pajak semasa hidupnya.
Kata kunci : Pendaftaran, Peralihan Hak atas Tanah, Pewarisan

A. Latar Belakang
Negara Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan dan penggunaan

tanah di seluruh wilayah Indonesia. Bagi setiap individu yang membutuhkan tanah, dapat
mengajukan permohonan hak kepada Negara sesuai dengan kebutuhannya. Jika tanah yang
dibutuhkan sudah dimiliki oleh pihak lain, maka pihak yang membutuhkan dapat melakukan

peralihan hak, sehingga status kepemilikan hak atas tanah tersebut dapat berpindah dari
pihak pertama kepada pihak kedua dan seterusnya.
Selain tanah, hak milik atas rumah juga dapat menjadi objek peralihan hak. Ada 2 (dua)
1
bentuk peralihan hak milik atas rumah, yaitu :
a. Beralih
Beralih mempunyai arti berpindahnya hak milik atas rumah dari pemilik rumah kepada
pihak lain karena suatu peristiwa hukum. Contohnya peristiwa hukum adalah meninggal

dunianya pemilik rumah. Jika pemilik rumah meninggal dunia, maka hak milik atas rumah

1 Urip Santoso, Hukum Perumahan (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 254.

305