Page 317 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Dinda Keumala: Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah ... 309

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
Dalam prakteknya, banyak terjadi Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara
Indonesia penduduk asli yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi akan tetapi baik Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam Surat Keterangan Ahli
Waris tersebut tidak menerangkan bahwa fungsi mereka menandatangani surat tersebut
untuk menguatkan bahwa isi surat Keterangan Ahli Waris itu adalah benar. Kepala

desa/Lurah dan Camat hanya menerangkan bahwa para ahli waris mempunyai alamat
pada kelurahan dan kecamatan wilayah mereka. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 PMNA 3 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Disini terlihat bahwa Kepala Desa/Lurah dan Camat tidak mau ikut

bertanggungjawab terhadap kebenaran dari isi surat keterangan ahli waris tersebut.
Terlebih lagi sebelum membuat Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara
Indonesia penduduk asli, tidak pernah dilakukan pengecekan wasiat atas nama pewaris.
Berbeda halnya dengan Surat Keterangan Ahli waris untuk Warga Negara Indonesia

keturunan Tionghoa dan Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia
Keturunan Timur Asing lainnya, dimana Notaris dan Balai Harta Peninggalan sebelum
membuat Surat Keterangan Ahli Waris mengajukan permohonan pengecekan wasiat

terlebih dahulu kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga bisa diketahui apakah
semasa hidupnya si pewaris pernah membuat surat wasiat. Adanya pengecekan wasiat ini
menjadi penting karena yang dinamakan ahli waris selain yang mempunyai hubungan

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris juga adalah orang yang ditunjuk atau
diangkat sebagai ahli waris dalam surat wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris. Surat
Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli mengandung potensi
terjadinya sengketa pertanahan jika ternyata dikemudian hari terbukti bahwa pewaris

semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat dan menunjuk atau mengangkat ahli waris
yang lain selain ahli waris yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah
dengan pewaris.

Selain itu, Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli
biasanya dalam praktek hanya mencantumkan suami atau isteri yang hidup terlama dan
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan saja sebagai para ahli waris dari pewaris,
sedangkan jika dilihat dari ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

orangtua pewaris juga berhak mewaris bersama-sama dengan suami atau istri yang hidup
terlama dan anak-anak pewaris. Jika orangtua pewaris sudah meninggal dunia terlebih
dahulu dan pewaris tidak mempunyai anak (mati kalalah), maka saudara-saudara pewaris

berhak mewaris sesuai dengan ketentuan Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI).