Page 319 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Dinda Keumala: Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah ... 311

mempunyai hubungan hukum baik terhadap ibu dan ayah biologisnya, termasuk
keluarga dari kedua ibu dan ayah biologisnya. Hubungan hukum tersebut terjadi
8
sebagaimana hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan ketentuan Pasal 43

ayat (1) UU Perkawinan ini jika ditinjau dari ketentuan Hukum Waris Perdata menye-
babkan seorang Anak Luar Kawin yang tadinya hanya mewaris dari pihak ibu dan
keluarga ibunya saja, akan tetapi sekarang bisa mewaris dari ayah dan keluarga ayahnya

sepanjang Anak Luar Kawin tersebut dapat membuktikan adanya hubungan darah
dengan ayahnya, sehingga untuk Anak Luar Kawin tersebut dapat mewaris berdasarkan
bagian seorang Anak Luar Kawin yang diatur dalam ketentuan Pasal 863 ayat (1)
KUHPer dimana besarnya bagian seorang Anak Luar Kawin dapat dilihat dengan go-

longan berapa ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris berdasarkan Undang-un-
dang. Akan tetapi perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini jika
ditinjau dari ketentuan Hukum Waris Islam tidak dapat dilaksanakan karena warisan
menurut konsep dasar Hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hu-

bungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah keturunan darah atau hu-
bungan kekerabatan dalam Islam melalui pernikahan yang sah. Sehingga jika Anak Luar
Kawin ingin memperoleh haknya, bukan atas nama waris, tetapi dengan hibah, sede-
9
kah, dan lain-lain. Polemik yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
tidak lepas dari biasnya pemaknaan dalam istilah hak keperdataan. Putusan Pengadilan
Agama di Yogyakarta pada tahun 2010 – 2014 memaknai hak keperdataan terbatas pada
hak nafkah dan hak pendidikan. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak mema-

sukkan nasab, hak waris dan peerwalian nikah dalam memaknai hak keperdataan.
10
Ketika harus diperluas, cakupannya dapat bertambah sebatas wasiat wajibah.
d. Besarnya pajak-pajak yang harus dibayar oleh para ahli waris
Untuk peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan waris, hibah wasiat

dan hibah yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan si pemberi hibah maka si
pewaris, pemberi hibah wasiat dan pemberi hibah yang mempunyai hubungan keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan si penerima hibah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dikarenakan
mereka tidak memperoleh penghasilan dari transaksi-transaksi tersebut. Dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a angka 2 dan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun

8 Pahlevi,”Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak dari
Perkawinan Siri”, tersedia di https://media.neliti.com>publications, diunduh tanggal 9 September 2017.
9 Irma Devita” Dampak Putusan MK Bahwa Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Hukum dengan
Ayahnya” tersedia di www.irmadevita.com, diunduh tanggal 9 September 2017.
10 Ahsin Dinal Mustafa. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-
kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014”, tersedia di digilib.uin-
suka.ac.id>, diunduh tanggal 9 September 2017.