Page 324 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

316 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

dari pewaris dan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut harus didasarkan
pada agama si Pewaris semasa hidupnya.
Dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia
penduduk asli tersebut para ahli waris juga dapat membantu Lurah dan Camat dengan

cara mengetahui ketentuan hukum waris yang berlaku menurut agamanya masing-
masing, sehingga dapat memberi masukan kepada Lurah dan Camat tentang siapa saja
yang menjadi ahli waris dari si pewaris sehingga bisa meminimalisir sengketa

pertanahan yang mungkin timbul.
c. Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17
Februari 2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012

hanya menguatkan kedudukan ibu dari si Anak Luar Kawin dalam meminta pengakuan
terhadap ayah biologis dari si Anak Luar Kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau
melakukan pengakuan secara sukarela terhadap Anak Luar Kawin. Dengan diakuinya
Anak Luar Kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan

perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian setelah adanya
proses pengakuan terhadap Anak Luar Kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata
antara anak itu dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPer. Yang

lebih penting diingat bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan
darah (incest, sumbang) tidak boleh diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 283
14
KUHPer.
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi akan semakin banyak Anak Luar Kawin

yang menuntut pelaksanaan dari hak keperdataannya. Putusan Mahkamah Konstitusi
ini memerlukan pengaturan lebih lanjut dari pemerintah, karena jika melihat dari
konteks Hukum Waris Islam, hak keperdataan seorang anak hanya sebatas pada hak
pendidikan dan hak nafkah hidup sehari-hari sang anak, tidak termasuk hak untuk

mewaris dari ayah biologisnya.
Selama Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan keperdataan antara Anak Luar
Kawin dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya

sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan
belum ada, maka menurut Penulis sebaiknya jika ada kasus Anak Luar Kawin yang
menuntut hak keperdataan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terlebih lagi terkait
dengan masalah pewarisan lebih baik diselesaikan melalui jalur Pengadilan.

d. Besarnya pajak-pajak yang harus dibayar oleh para ahli waris
Besarnya pajak-pajak yang harus dibayar oleh para ahli waris menjadi pernasalahan
tersendiri dalam pendaftaran tanah karena sesuai dengan tujuan Pendaftaran Tanah

14 “Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca Putusan MK” tersedia di
www.hukumonline.com, diunduh tanggal 09 September 2017