Page 329 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DALAM PEMANFAATAN ASET TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1
2
Ana Silviana & Fareed Aziiz Al-Lathiif
Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
Email: silvianafhundip@gmail.com

Abstrak

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelak-
sanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pemerintah Daerah dalam memberda-
yakan aset-aset yang dimiliki khususnya tanah dapat dilakukan dalam beberapa metode, yaitu
melalui sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, dan KSPL. Kota Semarang dalam pemanfaatan aset
tanah dapat menentukan kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah,
termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam hal ini adalah kerjasama dengan investor
dalam pembangunan. Penelitian ini untuk mengetahui tentang bentuk pemanfaatan aset daerah ber-
bentuk tanah dengan investor dalam pembangunan Hotel Tentrem di Kota Semarang, dan perlin-
dungan hukum terhadap masyarakat sekitar dengan pembangunan Hotel tersebut. Metode peneli-
tian yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris, dengan menggali
data melalui data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh dengan
studi dokumen. Data yang telah terkumpul akan dianalisisn secara kualitatif untuk menjawab perma-
salahan peneitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kota semarang
dalam pemanfaatan aset tanah terkait dengan pembanguan Hotel Tentrem melalui mekanisme
sistem sewa berjangka waktu, dan perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat sekitar terhadap
pembangunan hotel tentrem melalui CSR dari pihak investor.
Kata kunci: Pemanfaatan aset daerah, kebijakan Pemerintah Daerah, hak atas tanah

A. Pendahuluan
Tanah memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tanah
dimanfaatkan oleh manusia sebagai lokasi tempat tinggal dan tempat menjalankan berbagai

aktivitas kehidupan manusia. Bangunan gedung, hotel dan rumah jugaibangun di atas
permukaan tanah. Hal tersebut membuat tanah memiliki nilai ekonomis karena dapat
diperjual belikan atau disewakan.Selain mempunyai fungsi ekonomis, tanah juga mempunyai

nilai fungsional. Tanah memiliki fungsi sebagai alat pemersatu. Hal ini dapat dilihat dari
manfaat tanah sebagai tempat tinggal bersama di wilayah tertentu, sehingga adanya
3
keterkaitan antara tanah dengan masyarakat dimana tempat tanah tersebut di duduki. Di
atas tanah tersebut manusia dapat hidup dan mempertahankan hidup dari mengelola tanah,

sehingga memperoleh bahan pangan dan hasilnya.
Politik hukum Pemerintah dalam pengelolaan tanah sudah diamanatkan dalam Pasal 33
ayat (3) UUD 1945, yang isinya bahwa seluruh sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup

orang banyak, termasuk tanah, oleh Pemerintah harus dikelola demi terwujudnya rakyat
Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara

1 Dosen Hukum Agraria/Pertanahan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
2 Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP Semarang
3 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 35

321