Page 325 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Dinda Keumala: Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah ... 317

yaitu memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para
pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan, maka diadakannya
pendaftaran tanah yang memerlukan banyak tenaga, alat, biaya dan waktu itu tidak
15
akan ada artinya sama sekali. Jika para ahli waris tidak mempunyai biaya yang cukup
untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya karena pewarisan akibat besarnya
pajak-pajak yang harus dibayar, maka tujuan pendaftaran tanah tidak dapat tercapai.
Terkait dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 20/PJ/2015

tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan yang mulai berlaku pada
tanggal 18 Maret 2015 seharusnya ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada para wajib
pajak untuk melaporkan tanah dan/atau bangunan yang dimilikinya dalam laporan SPT

tahunan dan jika tanah dan/atau bangunan tersebut tidak dilaporkan akan mengaki-
batkan tidak dapat dikabulkannya permohonan pengajuan Surat Keterangan Bebas
(SKB) Pajak Penghasilan (Pph) yang akan diajukan oleh ahli waris jika si pemilik tanah
dan/atau bangunan meninggal dunia, sehingga jika permohonan pengajuan permo-

honan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (Pph) si Pewaris ditolak, maka
para ahli waris mau tidak mau harus membayar Pajak Penghasilan (Pph) atas tanah
dan/atau bangunan tersebut dan juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) waris tersebut.
Jika para ahli waris mempunyai cukup dana, sebaiknya segera setelah Pewaris mening-
gal dunia melakukan pendaftaran peralihan haknya untuk menghindari pembayaran
pajak-pajak waris yang didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang setiap

tahunnya pasti nilainya semakin naik.

E. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan ini :

1. Permasalahan yang dapat timbul dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena
pewarisan terdiri dari :
a. Perbedaan bentuk Surat Keterangan Ahli Waris

b. Surat Keterangan Ahli Waris yang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

c. Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17
Februari 2012
d. Besarnya pajak-pajak yang harus dibayar oleh para ahli waris

15 Lihat Memori Penjelasan Umum (IV) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria