Page 322 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

314 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan Pewaris yang diajukan para ahli waris tersebut tidak memenuhi persyaratan
untuk dapat diajukan ke kantor pelayanan pajak. Adanya Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : 20/PJ/2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena
warisan tersebut menimbulkan masalah tersendiri, karena sebenarnya Pewaris sudah
meninggal dunia dan tidak mendapatkan penghasilan dari perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan tersebut, jadi tidaklah tepat jika para ahli waris juga menanggung
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) si Pewaris karena menurut ketentuan Pasal 4 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang

menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk

apapun juga. Terlebih lagi dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah jelas dinyatakan bahwa warisan adalah

obyek yang dikecualikan dari pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Disamping itu,
para ahli waris juga sudah dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) waris. Sehingga terhadap harta warisan si Pewaris para ahli waris harus
membayar 2x pajak berturut-turut yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jika Pewaris meninggalkan tidak hanya 1
bidang tanah dan/atau bangunan maka sudah pasti hal ini menambah beban para ahli
warisnya mengingat dasar pengenaan pajak-pajak tersebut dihitung berdasarkan Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP) bidang tanah dan/atau bangunan yang setiap tahun pasti

mengalami kenaikan.
Apabila balik nama sertipikat dilakukan dari nama pewaris kepada nama para ahli
waris, maka ahli waris harus membayar baik Pajak Penghasilan (Pph) jika tidak bisa

mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB Pph) dan juga Bea pero-
lehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. Kemudian setelah itu jika diantara para
ahli waris ingin melakukan balik nama sertipikat lagi ke atas nama salah satu ahli waris,
maka terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dikenakan pembayaran

Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kembali sebelum
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
atas obyek warisan tersebut. Jika ahli waris ada 2 orang, maka perhitungan untuk

pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) adalah sebesar ½ x Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
x 2.5%. Sedangkan untuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan