Page 318 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

310 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

c. Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari
2012
Pada tanggal 17 Februari 2012 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
46/PUU-VIII/2010 yang merupakan putusan tentang pengujian Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi 2
hal, yaitu:
1) Penafsiran atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

Isi dari Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sebenarnya untuk melihat suatu
perkawinan sah atau tidak bukan dari proses pencatatannya, tapi dilihat memenuhi
persyaratan yang sudah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut adalah anak sah. Pencatatan perkawinan bukan faktor yang
menentukan sah atau tidaknya perkawinan, melainkan hanya merupakan tindakan
administratif saja. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan,

pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan
ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-undang dan
dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghor-

matan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntuan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai
7
pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
2) Perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
Isi dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
saja. Dengan adanya perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dapat diartikan bahwa seorang Anak Luar Kawin
bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya baik dengan
cara pengakuan seperti yang tersebut dalam Pasal 280 KUHPerdata, yaitu hubungan

perdata timbul ketika seorang ayah mengakui Anak Luar Kawinnya dan hubungan
perdata antara Anak Luar Kawin dan ayahnya bisa juga timbul sepanjang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan keluarga ayahnya.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan membawa implikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu

7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Perihal Pengujian
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Permohonan.