Page 316 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

308 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

D. Pembahasan
1. Permasalahan yang timbul dalam Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan
Beberapa permasalahan yang dapat timbul dalam Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah
karena Pewarisan terdiri dari :

a. Perbedaan bentuk Surat Keterangan Ahli Waris
Dalam prakteknya, untuk proses peralihan hak karena pewarisan, ada sebuah surat yang
sangat diperlukan selain surat kematian pewaris yaitu surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Surat Kematian bisa dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan di tempat pewaris meninggal dunia.
Surat kematian ini bisa dilanjutkan dengan pembuatan akta kematian yang dibuat di Kantor
6
Catatan Sipil. Sedangkan bentuk dari surat tanda bukti sebagai ahli waris bisa berupa:
1) Wasiat dari Pewaris, atau

2) Putusan Pengadilan, atau
3) Penetapan Hakim / Ketua Pengadilan, atau
4) –bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli : Surat Keterangan ahli waris yang dibuat
oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh

Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal Pewaris pada waktu meninggal
dunia;
-bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa : Akta Keterangan Hak Mewaris

dari Notaris;
-bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : Surat Keterangan Waris
dari Balai Harta Peninggalan.
Adanya perbedaan bentuk Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh instansi

yang berbeda dalam prakteknya sering menimbulkan permasalahan bagi para ahli waris.
Penulis pernah mendapati adanya akta jual beli tanah girik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah Sementara (PPATS) dimana pewarisnya adalah seorang Warga Negara Indonesia
keturunan Tionghoa, akan tetapi Surat Keterangan Ahli Warisnya adalah Surat Keterangan

ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan
dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal Pewaris pada waktu
meninggal dunia. Jadi Surat Keterangan Ahli Waris yang dijadikan dasar pewarisan untuk

Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dijadikan sama dengan Surat Keterangan Ahli
Waris yang berlaku untuk Warga Negara Indonesia penduduk asli.
b. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111
ayat (1) huruf c angka 3.