Page 321 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Dinda Keumala: Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah ... 313

secara spesifik tentang adanya Surat Keputusan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh).
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 20/PJ/2015 tentang
Pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan karena warisan yang mulai berlaku pada tanggal 18

Maret 2015, maka subyek pajak wajib untuk meminta Surat Keterangan Bebas (SKB)
untuk pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan karena pewarisan. Pemberian Surat Keterangan

Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) ini akan diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak
jika syarat akumulatif lainnya telah dipenuhi ahli waris sebagai wajib pajak. Adapun
12
syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
1. Pewaris dan ahli waris harus ada hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat;
2. Tanah dan/atau bangunan yang diwariskan tersebut telah dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan pewaris dan pajak yang terhutang atas harta tersebut
telah dilunasi, kecuali pewaris memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan

Tidak Kena Pajak).
Adanya persyaratan bahwa objek pajak yang merupakan warisan harus telah dilaporkan
dalam SPT Tahunan Pewaris agar para ahli waris dapat mengajukan Surat Keterangan

Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) inilah yang dalam prakteknya menimbulkan
berbagai masalah, karena bisa jadi Pewaris belum pernah melaporkan adanya pero-
lehan atas tanah dan/atau bangunan tersebut semasa hidupnya dalam SPT Tahunan
karena tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya tersebut belum mencapai jangka

waktu setahun sedangkan kewajiban untuk melaporkan adanya harta wajib pajak
berlaku jika objek pajak tersebut sudah dimiliki oleh wajib pajak dalam jangka waktu
13
setahun. Masalah lain yang bisa timbul jika Pewaris semasa hidupnya tidak mem-
punyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk

melaporkan SPT Tahunannya setiap tahun.
Jika si Pewaris semasa hidupnya tidak pernah melaporkan perolehan tanah dan/atau
bangunan miliknya, maka sudah pasti para ahli warisnya tidak dapat mengajukan Surat

Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas warisan si Pewaris. Dengan
demikian, mau tidak mau para ahli waris harus membayar Pajak Penghasilan (PPh)
dengan rumusan biasa yaitu 2.5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun
berjalan. Hal ini sudah pasti menambah beban bagi para ahli waris, karena selain harus

membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) waris, mereka juga
harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) dikarenakan permohonan Surat Keterangan

12 “Dapatkah Warisan Dikenakan Pajak” tersedia di http://www.pajak.go.id, diunduh tanggal 9
September 2017.
13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Penjelasan Pasal 1.