Page 320 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

312 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah jelas sekali diatur bahwa harta hibah
yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan harta
warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Hal ini juga ditegaskan kembali

dalam Penjelasan Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan/atau bangunan beserta

perubahannya, bahwa dalam hal waris, pihak yang melakukan pengalihan (Pewaris)
sudah meninggal dunia, sehingga dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pengecualian tersebut diberikan karena
kewajiban subjektif dari Pewaris sudah berakhir sejak si Pewaris meninggal dunia.

Penerima warisan, penerima hibah wasiat dan penerima hibah yang mempunyai
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat ke bawah dengan si pemberi hibah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) karena mereka adalah orang yang menerima perolehan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. Besaran tarif pajak untuk pembayaran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena
Pajak (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) – Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

(NPOPTKP)). Adapun Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara
regional minimal Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) tergantung kebijakan
masing-masing daerah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah
wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta
11
rupiah).
Dalam prakteknya, meskipun objek warisan termasuk dalam objek yang dikecualikan
dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), namun para ahli waris dari si pewaris harus
mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) atas pengenaan Pajak Penghasilan

(PPh) si Pewaris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pewaris terdaftar atau
bertempat tinggal untuk keperluan balik nama sertipikat dari nama Pewaris menjadi
nama para ahli waris. Dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan memang telah menyebutkan bahwa pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan dikecualikan dari kewajiban
pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), namun tidak menyebutkan

11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 7 ayat (1).