Page 315 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Dinda Keumala: Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah ... 307

Terkait dengan persyaratan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena
pewarisan selain dibutuhkan Surat Kematian dari Pewaris, juga memerlukan Surat
Keterangan Ahli Waris yang sampai saat ini belum ada keseragaman bentuknya, dikarenakan
masih terdapatnya pluralisme hukum waris di Indonesia, sehingga menyebabkan

pemberlakuan hukum waris yang berbeda-beda sesuai dengan golongan penduduk yang
diatur dalam ketentuan Pasal 131 juncto Pasal 161 Indische Staatsregeling (IS). Adanya
perbedaan Surat Keterangan Ahli Waris yang diberlakukan bagi golongan penduduk yang

berbeda-beda dan diterbitkan oleh instansi yang berbeda-beda pada prakteknya sering
menimbulkan permasalahan bagi para praktisi hukum terutama bagi para Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam prakteknya juga banyak terjadi pembuatan
Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 ayat

(1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997. Terlebih lagi semenjak adanya ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Pebruari 2012 dimana seorang Anak Luar Kawin dapat
menuntut hak keperdataan dari ayah biologisnya, sehingga menimbulkan pro dan kontra

pengertian hak keperdataan tersebut apakah termasuk hak mewaris dari ayah biologisnya.
Selain itu, permasalahan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan disebabkan
besarnya biaya pajak-pajak yang harus dibayar oleh para ahli waris. Seharusnya pewaris tidak

dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) dan ahli waris hanya membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) saja, akan tetapi jika semasa hidupnya si Pewaris tidak pernah
melaporkan obyek tanah dan/atau bangunan yang menjadi harta warisnya dalam SPT
Tahunannya, maka para ahli waris wajib membayar Pajak Penghasilan (Pph) tersebut. Hal-

hal tersebut yang akan Penulis angkat dalam penulisan yang berjudul “Permasalahan dalam
Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan dan Cara Penyelesaiannya”.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Permasalahan apa yang timbul dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena
pewarisan?

2. Bagaimanakah cara penyelesaian masalah yang timbul dalam pendaftaran peralihan hak
atas tanah karena pewarisan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun penulisan ini dibuat dengan tujuan :
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan permasalahan yang timbul dalam pendaftaran
peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan cara penyelesaian masalah yang timbul dalam
pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.