Page 311 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Novina Sri Indiraharti: Perlukah Asas Pemisahan Horisontal dalam ... 303

hukum bagi rakyat. Dibutuhkannya politik hukum dalam pembentukan undang-undang,
adalah sejalan dengan pandangan Utrecht, dimana:

“Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya
manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam
hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Boleh dikatakan politik hukum
meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan
antara positivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat sesuatu yang Ius Constituendum (hukum
yang akan berlaku) dan berusaha agar Ius Constituendum itu di kemudian hari berlaku sebagai Ius
Constitutum (hukum yang berlaku yang baru)”.

Uraian Utrecht tersebut menjelaskan bahwa pemerintah yang demokratis, maka politik
hukum yang berlaku adalah menciptakan hukum yang mendekatkan hukum positif itu
14
dengan realitas sosial. Jadi substansi atau karakter pembaruan agrarian berdasarkan orien-
tasi politik untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa berparadigma Pancasila haruslah,
pertama, politik hukum agraria nasional secara konsisten melindungi kepentingan rakyatnya.
Kedua, politik hukum agraria nasional harus dipandu oleh nilai-nilai moral agama dan
15
melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

C. Kesimpulan
Sebagai dampak dari keterbatasan tanah dan perkembangan teknologi dalam alam
modern sekarang ini, asas pemisahan horizontal masih diperlukan (termasuk dalam peman-

faatan ruang bawah tanah). Untuk mengukuhkan asas ini maka perlu dilakukan pembaruan
agraria, dengan jalan membentuk undang-undang sesuai dengan perintah Pasal 16 UUPA,
yang mengatur hak guna ruang bawah tanah. Undang-undang yang dimaksud haruslah

berisikan politik hukum agraria yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka
Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat

pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep
dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Cet. Kedua, Jakarta: Nuansa
Madani, 2011.

14 Periksa Simona Bustani, Harmonisasi Perlindungan Hak Komunal Karya Cipta Tari Ekspresi Warisan
Budaya Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adat di Era Globalisasi (Kajian
Perspektif Politik Hukum Hak Cipta), Ringkasan Disertasi, (Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum,
Pascasarjana Universitas Trisakti, 2015), hlm. 13.
15 Periksa Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
hlm. 124.