Page 323 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Dinda Keumala: Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah ... 315

(BPHTB)-nya adalah sebesar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) – Nilai Jual Obyek Pajak
Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) x 5%.
2. Cara Penyelesaian Masalah yang Timbul dalam Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah
karena Pewarisan

Cara penyelesaian masalah yang timbul dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah
karena pewarisan terdiri dari :
a. Perbedaan bentuk Surat Keterangan Ahli Waris

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang perbedaan bentuk Surat Kete-
rangan Ahli Waris yang berlaku bagi golongan penduduk di Indonesia yang berbeda-
beda, ada baiknya praktisi dalam bidang hukum notariat dan pertanahan, terutama
para Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terus meningkatkan penge-

tahuannya dalam bidang ilmu hukum dengan cara mengikuti up grading dan seminar-
seminar yang diadakan oleh organisasi yang terkait, dalam hal ini adalah Ikatan Notaris
Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) maupun menghadiri
acara pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah

kerjanya sehingga dapat memperoleh informasi yang terbaru mengenai masalah-
masalah di bidang kenotariatan dan pertanahan.
b. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Untuk menghindari potensi sengketa pertanahan dikemudian hari dalam pembuatan

Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli yang tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Menteri
Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dimana Kepala Desa/Kelurahan dan Camat hanya
mencantumkan bahwa alamat-alamat para ahli waris berada dalam wilayah mereka

bukan mencantumkan kalimat menguatkan isi surat keterangan ahli waris tersebut,
maka ada baiknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
mengeluarkan Surat Edaran yang isinya menyeragamkan Surat Keterangan Ahli Waris

bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, dimana kalimat yang dicantumkan dalam
Surat Keterangan Ahli Waris tersebut seharusnya adalah ‘menguatkan’ isi Surat
Keterangan Ahli Waris tersebut.
Menurut penulis, para Lurah dan Camat juga perlu diberikan pembinaan mengenai

pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bahwa sebelum pembuatan Surat Keterangan
Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli tersebut wajib dilakukan
pengecekan wasiat pada Seksi Daftar Pusat Wasiat pada Direktorat Administrasi

Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga dapat
diperoleh data dan informasi yang akurat tentang para ahli waris yang sesungguhnya