Page 326 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

318 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

2. Cara Penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pendaftaran peralihan hak atas
tanah karena pewarisan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1) Perlu adanya up grading atau pembinaan terhadap bentuk-bentuk Surat Keterangan
Ahli Waris yang berbeda bentuknya bagi para praktisi dalam bidang Notariat dan

Pertanahan, terutama bagi para Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat
Edaran yang isinya menyeragamkan Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara

Indonesia penduduk asli, dimana kalimat yang dicantumkan dalam Surat Keterangan
Ahli Waris tersebut seharusnya adalah ‘menguatkan’ isi Surat Keterangan Ahli Waris
tersebut. Para Lurah dan Camat juga perlu diberikan pembinaan mengenai pembuatan
Surat Keterangan Ahli Waris bahwa sebelum pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli tersebut wajib dilakukan pengecekan
wasiat pada Seksi Daftar Pusat Wasiat pada Direktorat Administrasi Hukum Umum
(AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
3) Selama Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan keperdataan antara Anak Luar

Kawin dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya
sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan
belum ada, maka menurut Penulis sebaiknya jika ada kasus Anak Luar Kawin yang

menuntut hak keperdataan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terlebih lagi terkait
dengan masalah pewarisan lebih baik diselesaikan melalui jalur Pengadilan.
4) Untuk menghindari besarnya pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) terhadap obyek
warisan, maka perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan/atau

bangunan yang diperoleh subyek pajak dalam SPT Tahunannya. Jika para ahli waris
mempunyai cukup dana, sebaiknya segera setelah Pewaris meninggal dunia melakukan
pendaftaran peralihan haknya untuk menghindari pembayaran pajak-pajak waris yang
didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang setiap tahunnya pasti nilainya

semakin naik.

Daftar Pustaka

A. Buku
Santoso, Urip. Hukum Perumahan. Jakarta : Kencana, 2014
Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. Hukum Bisnis Properti di Indonesia. Jakarta : PT
Grasindo, 2017

B. Peraturan Perundang-undangan
R. Subekti, R. Tjitosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan dari Burgerlijk
Wetboek. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan