Page 177 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 177

Peraturan Pokok-Pokok  Agraria  dan Peraturan Pemerintah Nomor
          18  Tahun 2021  tentang Pendaftaran  Tanah. Selain itu,  Pemerintah
          Indonesia juga mendirikan Lembaga  yang mengatur  terkait
          pertanahan  dengan  disahkannya  Peraturan  Presiden  (PERPRES)
          Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).
          BPN sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang berada
          di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden atas tugasnya di
          bidang pertanahan. Lebih lanjut Sudibyanung, Prasetyo dan Rahmadi
          (2023, hal. 86) menyebut bahwa salah satu upaya pemerintah dalam
          mewujudkan pemerataan penggunaan dan pemilikan tanah yang adil
          melalui  reforma agraria dengan diterbitkannya  Peraturan  Presiden
          Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
             Regulasi dan/atau upaya yang telah dilegalkan tersebut berupaya
          untuk mencegah  dan/atau menyelesaikan  permasalahan  di  bidang
          pertanahan.  Namun, Sukmawati (2022, hal.  90)  menyebut masih
          terdapat  oknum-oknum  tertentu  yang memanfaatkan lemahnya
          penegakan  hukum  yang  terjadi  sehingga  memunculkan sejumlah
          sengketa  tanah.  Sengketa  tanah atau  sengketa agraria  sendiri
          dapat didefinisikan  sebagai  perselisihan atau  konflik  yang  terjadi
          antara individu, kelompok,  atau  entitas hukum berkaitan  dengan
          kepemilikan, penggunaan, atau hak-hak terkait tanah atau properti
          yang bersangkutan (Elfa, Idayanti dan Taufik, 2024, hal. 1).

             Berikutnya, salah satu kasus sengketa agraria paling fenomenal
          pada  tahun 2024  adalah konflik  agraria Pulau Rempang  yang
          diketahui  pada tahun  2023 telah terjadi  perselisihan  (kericuhan)
          antara  masyarakat  hukum adat  setempat dengan aparat  penegak
          hukum setelah disahkannya Keputusan Pemerintah terkait rencana
          pembangunan Proyek Rempang Eco-City di dalam Proyek Strategis
          Nasional  (PSN)  tahun  2023  (Earlene  dan  Sitabuana,  2024,  hal.
          146).  Konflik tersebut  mengakibatkan terjadinya  pelanggaran
          HAM,  seperti melanggar hak  tradisional masyarakat hukum  adat,
          hak atas  rasa aman, dan  hak  masyarakat  hukum adat  untuk  tidak




          162   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182