Page 177 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 177
Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, Pemerintah
Indonesia juga mendirikan Lembaga yang mengatur terkait
pertanahan dengan disahkannya Peraturan Presiden (PERPRES)
Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).
BPN sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden atas tugasnya di
bidang pertanahan. Lebih lanjut Sudibyanung, Prasetyo dan Rahmadi
(2023, hal. 86) menyebut bahwa salah satu upaya pemerintah dalam
mewujudkan pemerataan penggunaan dan pemilikan tanah yang adil
melalui reforma agraria dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Regulasi dan/atau upaya yang telah dilegalkan tersebut berupaya
untuk mencegah dan/atau menyelesaikan permasalahan di bidang
pertanahan. Namun, Sukmawati (2022, hal. 90) menyebut masih
terdapat oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan lemahnya
penegakan hukum yang terjadi sehingga memunculkan sejumlah
sengketa tanah. Sengketa tanah atau sengketa agraria sendiri
dapat didefinisikan sebagai perselisihan atau konflik yang terjadi
antara individu, kelompok, atau entitas hukum berkaitan dengan
kepemilikan, penggunaan, atau hak-hak terkait tanah atau properti
yang bersangkutan (Elfa, Idayanti dan Taufik, 2024, hal. 1).
Berikutnya, salah satu kasus sengketa agraria paling fenomenal
pada tahun 2024 adalah konflik agraria Pulau Rempang yang
diketahui pada tahun 2023 telah terjadi perselisihan (kericuhan)
antara masyarakat hukum adat setempat dengan aparat penegak
hukum setelah disahkannya Keputusan Pemerintah terkait rencana
pembangunan Proyek Rempang Eco-City di dalam Proyek Strategis
Nasional (PSN) tahun 2023 (Earlene dan Sitabuana, 2024, hal.
146). Konflik tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran
HAM, seperti melanggar hak tradisional masyarakat hukum adat,
hak atas rasa aman, dan hak masyarakat hukum adat untuk tidak
162 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals