Page 249 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Argumen tersebut cukup beralasan, karena bagaimana pun rezim
Orde Baru memiliki kekhawatiran atau trauma akibat peristiwa 1965,
dan beserta gejala sebelumnya berupa apa yang disebut-sebut oleh
banyak orang sebagai “aksi sepihak”. Selain itu, UUPA oleh Rezim Orde
Baru juga dianggap sebagai produk PKI. Prasangka ini dimungkinkan
48
oleh tidak hanya agenda besar yang dibawa UUPA yakni agenda
Reforma Agraria yang tentu memiliki keberpihakan pada wong cilek
yang umumnya adalah masyarakat tani dan/atau disebut juga kaum
marhein yang zamak adalah orang-orang abangan yang memiliki
hubungan dekat (mantan) dengan partai komunis/PKI. Selain itu
juga terdapat beberapa tokoh-tokoh Agraria atau pendukung Reforma
Agraria di Indonesia yang cenderung dekat dengan ideologi komunis

atau sosialis, contohnya adalah Tan Malaka. Oleh karena rezim
Orde Baru tidak menempatkan Reforma Agraria ke dalam agenda
pembangunan yang di unggul-unggulkan.
Konsekuensinya dari persepsi miring Orde Baru di atas, UUPA
dalam jangka waktu yang cukup lama kurang lebih selama 13 tahun
di-“peties”-kan atau dikubur dalam “kotak” tapi tidak dibatalkan
atau dicabut keberadaanya. Pada saat ini pula, demi kepentingan
menggenjot ekonomi yang salah satu strategi utamanya adalah
mengekploitasi sumber kehutanan dan pertambangan, dilahirkan tiga
UU pokok yang bersifat sektoral.
Dalam perkembangannya, UUPA yang telah di-“peties”-kan
tersebut diangkat kembali kepermukaan setelah adanya penjernihan
atau pembersihan UUPA dari tuduhan Orde Baru sebagai produk

PKI. Penjernihan ini dilakukan secara legal formal setelah keluarnya
TAP MPR No. IV Tahun 1978. Sebagai hasilnya, pada tahun 1979
pemerintah Orde baru membuat pernyataan yang isinya adalah
pengukuhan kembali UUPA 1960 tetap sah sebagai panduan dasar
dalam memecahkan persoalan-persoalan pertanahan, karena undang-

48 Gunawan Wiradi. 2000. Op.cit., Hlm 141.

218 Kelembagaan