Page 245 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

saling kooperatif satu sama lain, dan dalam posisi ini keberadaan BPN
cenderung dilihat secara inferior – ini sangat dimungkinkan karena
posisi BPN yang tidak berada pada level kementerian. Justru sebaliknya,
tiap-tiap lembaga tersebut saling bersaing agar dapat memenuhi
capaian yang telah ditargetkan oleh pemerintahan Soeharto. Terlebih
setelah lahirnya ketiga undang-undang sektoral di atas, masing-masing
lembaga semakin gencar melakukan berbagai kegiatan yang sama sekali
tidak melihat adanya UUPA 1960. Dalam kondisi inilah, kelembagaan
agraria di Indonesia mulai tersektoralisasi. Dimana masing-masing
lembaga merasa memiliki legitimasi hukum yang dapat digunakan
sebagai tameng untuk menguasai tanah negara, atau pun untuk
mengeksploitasi sumber daya alam yang mencakup hutan, tanah dan

tambang. Kondisi ini yang kemudian, membuat keberadaan UUPA
1960 hanya dipandang sebagai regulasi yang memayungi BPN semata.
Bahkan, menurut Gunawan Wiradi pada zaman Orde Baru UUPA 1960
pernah di-“peties”-kan. Artinya, secara resmi belum dicabut, tetapi
isinya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 41
Dengan demikian, dari penjelasan di atas sekiranya dapat
dikatakan bahwa salah satu akar sektoralisasi kelembagaan agraria
di Indonesi tidak dapat dilepaskan dengan agenda pembangunan
ekonomi dan politik rezim Orde Baru. Dimana agenda pembangunan
yang lebih menggantungkan diri pada bantuan asing. Bahkan,
berbekal dari ketiga UU bersifat sektoralisasi tersebut pula, rezim
Orde Baru telah mensakralkan apa yang disebut sebagai idiologi
“pembangunanisme”. Atau dapat dikatakan bahwa rezim Orde Baru
42
telah mengubah orientasi pembaruan agraria di Indonesia dengan
model “pembangunanisme”. Pembangunanisme itu sendiri dalam

prinsipnya adalah pembangunan ekonomi yang tinggi karena didorong
oleh masuknya modal ke dalam suatu negara dan stabilitas politik
dan keamanan demi terjaminnya pertumbuhan ekonomi tersebut.
43
Sebagian besar proses-proses kemasyarakatan yang menjurus ke

41 Gunawan Wiradi. 2009. Op.cit., Hlm. 52.
42 Gunawan Wiradi. Ibid. Hlm 60.
43 Sediono, M.P Tjondronegoro. Op.cit., Hal 5.

214 Kelembagaan