Page 243 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

mematuhi persetujuan itu, yaitu dengan menandatangani dokumen
yang disebut Letter of Intent. Dalam dokumen ini menggambarkan
secara jelas kebijaksanaan yang akan diterapkan untuk menstabilkan
ekonomi. Pembuatan dan implementasi kebijakan khusus itu juga
harus didiskusikan terlebih dahulu dengan wakil-wakil IMF. Secara
37
umum kibijakan-kebijakan tersebut meliputi berbagai komponen
berikut:

“1. Penghapusan atau liberalisasi pengendalian devisa dan impor; 2.
Devaluasi nilai tukar uang; 3. Program-program anti-inflasi dalam
negeri, yang mencakup: (a) pengendalian kridit bank: tingkat bunga
yang lebih tinggi dan barang kali persyaratan cadangan yang lebih
tinggi, (b) pengendalian defisit pemerintah: pengketatan belanja;
peningkatan pajak dan harga-harga yang dikenakan oleh perusahaan
pemerintah; penghapusan subsidi konsumen, (c) pengendalian
kenaikan upah, sepanjang ada dalam kekuasaan pemerintah, dan
(d) penghapusan pengendalian harga; dan 4. Sikap lebih terbuka
pada investasi asing.” 38

Dalam prakteknya, persyaratan-persyaratan sebagaimana
disebutkan di atas bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam
kehidupan ekonomi, dan memperbaiki iklim bisnis. Hal ini adalah
bagian dari kondisi yang cukup disukai oleh para investor asing.
Tetapi menurut kami, kondisi ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk
penjajahan kelompok kapitalis dunia (negara feodal) dengan cara-cara
baru yang tanpa disadari telah menjebak Indonesia di bawah rezim
Orde Baru menjadi negara yang tidak otonom dalam menjalankan dan
mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. Akibatnya, sumber-sumber
agraria Indonesia, khususnya tambang, menjadi objek yang diekplotasi

secara bebas oleh para investor asing, seperti Freeport di Papua. 39

37 Mohtar Mas’oed. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Jakarta:
LP3ES.
38 Mohtar Mas’oed. Ibid. Hlm. 86
39 Di sini kami tidak ingin untuk mendiskusikan lebih dalam terkait ini, meskipun
pembahasan ini cukup penting untuk menggambarkan bagaimana kebijakan ekomi
pemerintahan Orde Baru pada saat itu, yang secara langsung juga memiliki kaitan dengan

212 Kelembagaan