Page 239 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Dan hal ini menimbulkan potensi korupsi yang besar dalam sektor
pertambangan, kehutanan, dan pertanahan.

B. Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria

Permasalahan sektoralisasi kelembagaan agraria di Indonesia
tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan panjang kenegaraan
Indonesia yang mengalami pasang surut sejak masa feodalisme
lampau. Perkembangan paling menonjol dan signifikan muncul sejak
pemerintahan Indonesia berada dalam kekuasaan Orde Baru. Orientasi
kebijakan sosial-ekonomi, khususnya kebijakan agraria mengalami
perubahan signifikan. Perubahan tersebut tidak memperkuat arah
kebijakan yang digariskan rezim sebelumnya (orde lama), tapi kembali
ke belakang menyerupai kebijakan agraria masa kolonial. Bahkan
dapat dikatakan berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan
sosial-ekonomi di masa pemerintahan Soekarno. Lahirnya Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 di masa pemerintahan Soekarno memiliki
spirit untuk membangun kesatuan hukum nasional di bidang agraria
dan menyelesaikan “dualisme hukum” warisan kolonial, telah diobrak-
abrik oleh rezim Soeharto dengan berbagai kebijakan agraria yang
dalam bahasa Kartono, dkk. (1989) disebut sebagai upaya tidak saja
melahirkan dualisme hukum tapi malah ‘pentalisme’.
31
Kenapa disebut ‘pentalisme’? Ini tidak lepas dari pengaturan
agraria yang lebih parah bila dibanding masa kolonial. Di masa Orde
Baru dan mungkin hingga sekarang, pengaturan agraria menjadi
lebih ribet, kompleks dan semrawut seiring dengan lahirnya berbagai
undang-undang yang semakin memperlemah kekuasaan UUPA dalam

mengatur masalah agraria. Merujuk pendapat Gunawan Wiradi bahwa
yang demikian tercermin dari adanya pengelolaan dan pemberdayaan
tanah/agraria yang tunduk pada UUPA 1960, ada yang tunduk pada UU
No. 11/1967 (mengenai ketentuan-ketentuan pokok pertambangan),
ada yang tunduk pada UU No. 5/1967 (mengenai ketentuan-ketentuan

31 Gunawan Wiradi. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian
Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Hlm. 52

208 Kelembagaan