Page 236 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

kesempatan yang lain, Julius Sembiring menggambarkan bagaimana
sektoralisme kelembagaan pengelola sumber daya agraria di Indonesia,
beserta berbagai kebijakan yang dapat dikeluarkannya. Lebih jelasnya
dapat disimak dari ragaan yang ada Gambar 1 di bawah.

Gambar 1.

Sektoralisasi Penguasaan Tanah Negara dan Sumber Daya
Alam selain Tanah 29

HAK

HAK BPN
IJIN
KEM. Tanah KEMENH

Air Hutan Kawasan
Hutan

Sumber Daya Alam
(Dikuasai oleh Negara) IJIN
? ESDM

Minerba
Udara Kawasan
Pertambang

Wilayah Minyak
Wilayah
Pesisir dan Gas Kerja
? Pesisir bumi
ESDM
KKS/IJIN
DKP

Dari gambar diatas, kita menjadi paham bagaimana rumitnya
model pengelolaan agraria yang harus dibangun agar semua pihak
dapat bekerja secara harmonis demi kesejahteraan rakyat. Kerumitan
itu tergambar dari banyaknya produk undang-undang sektoral yang
saat ini diimplementasikan di Indonesia, sebagaimana tertera pada
Tabel 2 di bawah.

29 Julius Sembiring. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press. Hlm 45.

Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 205