Page 235 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

sebagai urusan pemerintah yang tidak bersifat substantif karena
hanya bersifat koordinatif dan administratif. Hal ini menegasikan
28
ketentuan TAP. MPR No. XI/MPR/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Dimana ada 4 amanat
penting yang dimandatkan, diantaranya (1) dilakukan peninjauan
kembali segala perundangan-undangan dan peraturan di bidang
agraria yang selama ini sifatnya sektoral, tumpang tindih, dan tidak
mengandung semangat untuk mengedepankan kepentingan rakyat
banyak dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah
dan kekayaan alam lainnya; (2) dilakukannya penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
berkeadilan yang lebih dikenal dengan istilah land reform, sekaligus

dilakukan pendataan dan inventarisasi tanah untuk kepentingan land
reform ini; (3) diselesaikannya konflik-konflik agraria dan pengelolaan
kekayaan alam dengan berpegang pada prinsip menjunjung tinggi
Hak Azasi Manusia, termasuk memperkuat kelembagaan yang akan
bertugas melaksanakan penyelesaian sengketa-konflik; dan (4)
mengupayakan pembiayaan bagi program pembaruan agraria dan
penyelesaian konflik-konflik agraria maupun dalam pengelolaan
kekayaan alam. Ketetapan MPR ini dapat menjadi kerangka pokok
bagi upaya mengurangi ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah
dan kekayaan alam lainnya, menyelesaikan konflik-konflik agraria dan
sumberdaya alam, dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup dan
sumberdaya alam yang rusak.
Pengkategorisasian pengelolaan sumber daya agraria yang ada
di Indonesia menunjukkan sebuah fenomena yang begitu rumit.
Istilah the jungle regulations dalam bidang agraria menggambarkan

bagaimana begitu banyak aturan hukum yang berlaku atas sektor
agraria yang ditangani oleh instansi yang berbeda. Hal ini seakan
mengamini bagaimana semua instansi sektoral tersebut bebas membuat
kebijakan selama dalam batasan koridor kerja masing-masing. Dalam

28 Ahmad Nashih Luthfi. 2014. Koranopini.com. Merancang Tugas Pokok Kementerian
Agraria. Diakses tanggal 23 November 2014.

204 Kelembagaan