Page 232 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

yang dimiliki oleh para pengusaha melalui HGB (Hak Guna Bangunan)
dan HGU (Hak Guna Usaha) yang acapkali tidak dimanfaatkan secara
baik. Sehingga kemudian muncul tanah-tanah terlantar. Kondisi lain
juga bisa kita lihat pada pemilikan perseorangan atas tanah yang tidak
kalah ironisnya. Mereka yang termasuk golongan ekonomi menengah
ke atas, seringkali menguasai tanah skala luas yang terkadang hanya
bermotif spekulatif. Penguasaan tanah ini seringkali melebihi batas
luas maksimal kepemilikan tanah, dan banyak juga yang akhirnya
bersifat absentee. Hal ini tentunya mengingatkan kita kembali tentang
hakikat tanah yang bagi sebagian orang dianggap sebagai komoditas
yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN, 2010) mencatat, saat ini sekitar

56 persen tanah hanya dikuasai 0,2 persen orang. Sementara itu, di
sisi lain, ada sekitar 7,3 juta hektare tanah dikuasai pihak perusahaan

swasta dan dibiarkan telantar. Sementara itu, hasil survei Badan Pusat
Statistik (2003) menyebutkan, bahwa 85 persen petani di Indonesia
adalah petani gurem dan petani tak bertanah. Rata-rata petani gurem
ini hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare. Ketimpangan dalam

kepemilikan tanah ini telah melahirkan kesenjangan dan kemiskinan
sosial di kalangan kaum tani.
25
Ketimpangan penguasaan tanah menjadi sebuah sumber konflik
agraria yang terjadi dari masa ke masa. Hal ini tentunya menjadi
tugas negara untuk dapat mengurai benang kusut penguasaan tanah
yang tidak pernah selesai. Banyak contoh yang bisa kita lihat dari
permasalahan ini. Sebut saja salah kasus okupasi tanah yang banyak

terjadi pada tanah perkebunan dengan HGU baik yang masih aktif,
ditelantarkan, maupun dalam masa perpanjangan seperti yang
terjadi di kawasan HGU PT. Asiatic Persada yang berlokasi Jambi.
26
Masyarakat yang memang membutuhkan tanah menduduki tanah-

25 Antaranews.com. Memaknai Protes Para Pakar Tanah ke Presiden. Diakses tanggal
24 November 2014.
26 Bambang Suyudi, dkk. 2011. Laporan Hasil Penelitian Sistematis STPN Tahun 2011,
“Janji yang Belum Tergenapi”: Tata Kelola dan Tata Kuasa Perkebunan Sawit dalam Kasus
Pemberian Seribu Hektar Lahan Sawit kepada Suku Anak Dalam Bathin IX di Desa Bungku.
Yogyakarta: PPPM-STPN.

Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 201