Page 231 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 231

Karya II yang diteken tahun 1991, kontrak Freeport hanya sampai
            tahun 2021.  Hal ini menunjukkan bahwa begitu besarnya kekayaan
                       22
            alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, namun kurang dapat
            dimanfaatkan secara arif untuk kesejahteraan masyarakat. Jangka
            waktu eksploitasi yang sangat lama akan berpotensi habisnya cadangan
            sumber daya alam yang kita miliki. Apalagi untuk sumber daya alam
            yang tidak dapat diperbarui. Kerusakan alam yang ditimbulkan oleh
            eksploitasi besar-besaran tersebut belum tentu dapat dengan mudah
            di rehabilitasi/direklamasi pasca selesainya usaha penambangan.

                 Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintahan masa
            lalu yang terlalu berfokus pada pembangunan sehingga menghasilkan
            sektoralisme pengelolaan agraria ini telah memicu munculnya banyak
            permasalahan diantaranya:

            1.   Munculnya konflik terkait pengelolaan agraria khususnya
                 yang bersinggungan di antara/ lintas departemen, baik konflik
                 dalam masalah pertambangan, perkebunan, industri maupun
                 pariwisata. 23
            2.   Tumpang tindihnya tugas dan kewenangan lembaga
            3.   Pola kebijakan lembaga yang tidak harmonis dan selaras

            4.   Suasana menjadi semrawut dan menimbulkan ketidakpastian
                 hukum dan ketidakadilan.
                                           24

            C.  Kesenjangan Pemilikan Tanah

                 Seperti telah diuraikan di depan, bahwa pengelolaan pertanahan
            di Indonesia saat ini belum menunjukkan pemerataan sesuai dengan
            kebutuhannya. Di satu sisi kita melihat banyak sekali masyarakat tidak
            bertanah yang membutuhkan tanah untuk menopang kehidupannya.
            Namun di lain sisi kita melihat adanya penguasaan tanah skala luas


                 22 Erlangga Djumena. 25 Juli 2012.Freeport Ingin Kontrak Diperpanjang Hingga 2041.
            Kompas.com. Diakses tanggal 24 November 2014.
                 23 Lebih jauh terkait konflik agraria, lihat Endang  Suhendar dan Yohana Budi Winarni.
            1998. Petani dan Konflik Agraria. Bandung: Yayasan AKATIGA.
                 24 Pancanakablogspot.com. Diakses tanggal 22 November 2014.


            200     Kelembagaan
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236