Page 228 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

datang ke Indonesia diawali dan disebabkan dengan krisis ekonomi.
Sehingga, arus demokrasi yang datang tersebut berpasangan dengan
reformasi ekonomi nasional. Padahal, reformasi ekonomi nasional yang
dilaksanakan tidak lepas dari peran negara-negara donor yang tentunya
tidak serta merta memberikan bantuan tanpa adanya maksud tertentu.
Diantara isi kesepakatan tersebut adalah paket program Structural
Adjusment Programs (SAPs) yakni program penyesuaian struktur
ekonomi nasional kedalam struktur ekonomi neoliberal. Program-
program tersebut jauh dari semangat dan tujuan ekonomi nasional.
Desakan paket SAPs telah membuat sektoralisme sumber-sumber
agraria kembali menguat di masa reformasi. Sepanjang reformasi justru
masa subur bagi kelahiran UU yang semakin mengokohkan semangat

sektoralisme dalam mengurus agraria. Praktek sektoralisme tersebut
telah masuk dalam seluruh lembaga negara baik eksekutif dan legislatif
melalui privatisasi terhadap sumber-sumber agraria seperti hutan, air,
tambang, perkebunan, pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil kepada
pemodal besar baik domestik maupun asing.
Konflik atau benturan kepentingan pada akhirnya memang
merupakan konsekuensi logis dari cara pandang sektoral. Cara pandang
departementalis yang fokus pada portofolionya masing-masing. Tapi
ini jelas tidak mendukung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
karena bukan saja tidak terjadi pembangunan yang berkelanjutan,
maksimalisasi output sumber daya alam pun tak teraih.
Sedihnya kondisi ini semakin memburuk setelah otonomi daerah
diberlakukan di tengah sistem multipartai yang berlangsung seperti saat

ini, dan ditengah berjalannya reformasi ekonomi dan politik sekaligus.
Pada level makro, tumpang tindih peraturan antar sektor sumber daya
alam menunjukkan kurang efektifnya koordinasi antara satu departemen
dengan departemen lain. Terbukti banyak kuasa pertambangan eksploitasi
bisa terbit sekalipun Amdal-nya belum keluar. Hal ini memperlihatkan

Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 197