Page 223 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Pasal 10 Osamu Serey tersebut dinyatakan bahwa untuk
sementara waktu dilarang keras memndahtanankan harta benda
yang tidak bergerak, suat-surat berharga, uang simpanan di bank, dan
sebagainya dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari tentara
Dai Nippon.

4. Masa Orde Lama
Kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah awal bagi pemerintah
untuk membangun negara dan menentukan sistem pemerintahannya
sebagai bangsa yang mandiri. Kebijakan pertanahan pada masa ini
menjadi pusat perhatian yang utama pemerintah.

Kelembagaan pertanahaan diinisiasi melalui penyusunan RUU
Pokok Agraria hasil kerja Panitia negara yang dibentuk di Yogya
tahun 1947. Awalnya pada tahun 1959 telah ada Biro Perencanaan dan
perundang-undangan yang dikepalai Mr Sunitro Tjokrowardoyo, di
bawah departemen agraria yang dipimpin oleh Menteri Mr. Sadjarwo.
Pada saat itu urusan dan masalah agraria dianggap penting, demi
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang agraris.
12
Sebagai payung hukum dalam pengelolaan agraria, ditetapkan
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
UU ini dianggap membawa sifat populis negara untuk berusaha
mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan pertanahan
yang berpihak pada rakyat.

UUPA secara formal diniatkan untuk menjadi undang-undang
organik dan induk segala kebijakan di bidang agraria sekaligus
implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Muara UUPA adalah menata
kembali penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria yang lebih
berkeadilan. Selain itu dimaksudkan untuk menghindarkan rakyat
Indonesia dari penghisapan manusia oleh manusia karena struktur
yang timpang.
Setelah tahun 1965 tidak ada kelembagaan agraria di tingkat
lokal karena UUPA 5/1960 di-peti-es-kan dan landreform dalam arti

12 Sediono MP. Tjondronegoro. Ibid. Hlm 4.

192 Kelembagaan