Page 219 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

“Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”.
Terminologi lain menyamakan sektoralisme dengan disharmoni.
7
Sektoralisme pengelolaan sumber daya alam adalah berkembangnya
ijin tanpa pengelolaan sumberdaya alam. Dengan kata lain mandat
negara dijabarkan pemerintah (daerah) sebatas ribuan ijin, tanpa ada
informasi daya dukung untuk mengendalikannya.
8
Pengelolaan tanah di Indonesia masih mengadopsi cara-cara
pemerintah kolonial Belanda dengan domein verklaring. Meskipun
secara nyata hal tersebut ditolak, namun dalam praktek penerapan

kebijakannya masih dapat kita lihat. Negara beranggapan semua
tanah adalah tanah Negara selama tidak ada tuntutan dari suku
adat/ masyarakat setempat. Akibatnya, departemen kehutanan
menguasai 70% dari seluruh wilayah Indonesia. Namun setelah
9
penduduk bertambah dan memerlukan tanah garapan, tuntutan
terhadap “tanah negara” bertambah gencar dan peluang konflik tanah
bertambah besar pula.
Secara lebih mendalam, kita dapat melihat lahirnya sektoralisme
pengelolaan agraria melalui kajian sejarah di Indonesia.

1. Masa Kekuasaan Raja-raja di Indonesia
Memahami hukum tanah yang berlaku di Indonesia, harus kita
mulai jauh ke belakang pada masa awal sejarah berdirinya bangsa
ini. Jauh sebelum masuknya kolonialisme Inggris dan Belanda ke
Indonesia, telah berdiri dan berkembang kerajaan-kerajaan kecil

yang ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sistem kerajaan yang
feodal ini membawa ajaran dan konsekuensi pada hukum tanah yang
dikembangkan, diantaranya:

7 Pancanakablogsopt.com. Disharmonisasi Aturan Tanah Menimbulkan Ketidakpastian
Hukum. Diakses tanggal 21 November 2014.
8 Fx. Baskara Tulus Wardaya. 2007. Menelusuri Akar Otoritarianisme Di Indonesia.
Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat
9 Sediono M.P. Tjondronegoro. 2001. Jurnal Analisis Sosial Vol 6 No 2 Juli 2001. Sumber
Daya Agraria, Dimensi Pengelolaan Dan Tantangan Kelembagaan: Pengelolaan Sumber Daya
Agraria: Kelembagaan Dan Reforma Agraria. Jakarta: Akatiga. Hlm 4.

188 Kelembagaan