Page 222 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 222
artinya semua tanah yang dimiliki oleh rakyat dengan nama apa saja
tetapi tidak dengan hak eigendom adalah kepunyaan negeri.
Sistem agraria ini membawa pengaruh besar bagi pengelolaan
agraria Indonesia termasuk adanya dualisme hukum agrarian. Yaitu
untuk masyarakat terjajah dengan tanah dan sumberdaya alam
diatur dengan hukum adat masing-masing, sedangkan golongan
kulit putih yang berkuasa serta golongan timur asing diatur dengan
perundangan barat.
Keberadaan AB dengan domeinverklaringnya memberikan
kekuasaan yang luar biasa bagi Belanda untuk melakukan pengelolaan
dan eksploitasi sumber-sumber agraria di Indonesia. Masuknya
kolonialisme Belanda di bumi nusantara telah membawa implikasi
khususnya dalam bidang agraria yang luar biasa besar. Intervensi
negara asing tersebut telah meletakkan dasar yang kuat khususnya
dalam pengelolaan agraria di Indonesia yang sampai saat ini terus
diwarisi dan dikekalkan oleh kebijakan pemerintahan berikutnya.
Sistem ini seakan kembali meneguhkan sektoralisme yang dibangun
oleh masing-masing sistem dalam mengelola sumber daya agrarianya.
3. Masa Penjajahan Jepang
Pada masa penjajahan jepang, peraturan-peraturan pertanahan
yang berlaku sebelum masa penjajahan Jepang masih tetap berlaku.
Hal ini karena masa penjajahan yang begitu singkat sehingga belum
sempat terpikirkan untuk mengadakan perombakan terhadap
hukum pertanahan. Ketika Jepang masuk, fasisme Jepang kemudian
memanfaatkan lebih mendorong gerakan pengolahan dan pemanfaatan
sumber-sumber agraria yang dilakukan oleh kaum tani. Mereka juga
mendorong kaum tani melakukan pembongkaran terhadap hutan
untuk dijadikan lahan-lahan pertanian. Semua dilakukan untuk
keperluan perang Asia Timur Raya. Penduduk jepang mengeluarkan
suatu kebijakan yang dituangkan dalam Osamu Serey Nomor 2 tahun
1944, dan Osamu Serey yang terakhir Nomor 4 dan 25 tahun 1944.
Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 191
