Page 221 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

2. Kolonialisme Inggris dan Belanda
Masa feodalisme mengalami sedikit perubahan semenjak
masuknya kolonialisme Inggris dan Belanda. Politik kolonial Inggris
(1811-1816) di Indonesia antara lain bertujuan menciptakan pasar bagi
produk industri serta kondisi yang kondusif bagi investasi modal.
Hal ini ditunjukkan melalui kebijakan Raffles yang dikenal dengan
domein theorie raffles tentang hak milik tanah. Menurut teori ini
tanah di jawa adalah milik raja karena kekuasaan raja berpindah
ke tangan kekuasaan baru (Inggris), maka penguasa baru berhak

mengguasainya sebagaimana raja menguasai. Cultuurstelsel yang
kemudian diperkenalkan oleh V.D. Bosch tidak jauh berbeda dengan
Raffles. Jika rafles menerapkan sewa atas tanah yang dikerjakan rakyat,
maka V.D. Bosch mengambil 1/5 tanah yang dikerjakan rakyat untuk
ditanami.
11
Belanda mengambil alih kekuasaan dari tangan Inggris pada
1830, ketika keuangannya sedang dilanda krisis. Belanda menerapkan
sistem tanam paksa yang merupakan pemulihan sistem eksploitasi
seperti penyerahan-penyerahan wajib serta sistem pemerintahan
tidak langsung dengan memulihkan kekuasaan para penguasa lokal/
para bupati jawa. Dalam rangka ini sistem penguasaan komunal
tanah pertanian diterapkan untuk memudahkan sistem tanam paksa.
Belanda kemudian juga menerapkan Undang-undang Agraria 1870
(Agrarische Wet dan Agrarische Besluit). Melalui ketentuan ini tanah
komunal desa dihapus, kepemilikan perseorangan diakui agar tanah
tersebut dapat diperjualbelikan bagi kepentingan penanaman modal

swasta di sektor pertanian. Hutan dan kawasan yang tidak langsung
dimanfaatkan rakyat diletakkan di bawah kuasa dan pemanfaatan oleh
pemerintah kolonial.
Pasal 1 dari Agraris Besluit (Stbl. 1870 No. 118) mengatur tentang
domeinverklaring yang menyebutkan bahwa semua tanah yang tidak
ternyata dimiliki dengan hak eigendom, adalah kepunyaan negeri. Ini

11 Ibid. Hlm 21.

190 Kelembagaan