Page 229 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

betapa sisi ekonomi dari sumber daya alam meninggalkan sisi penopang
sistem kehidupan (life support system). 19
Pemerintah adalah aktor penting dalam pengelolaan sumber
daya alam dan ekosistem di Indonesia. Pemerintah jugalah yang
membuat mandat legal untuk institusi resmi dengan tanggung
jawab kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan secara
situasional, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan politik
yang ada, negara memang butuh penggerak pembangunan. Artinya

ada justifikasi legal dan situasional yang melahirkan UU kehutanan
dan pertambangan.
Dengan melihat lahirnya ego sektoral, maka kiranya perlu untuk
mengkaji ulang secara total, mulai dari cara pandang terhadap sumber
daya alam hingga turun ke tataran administratif dan operasional.
Perlu juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip mengolah kekayaan alam
yang lebih efektif yang memungkinkan terwujudnya tujuan nasional,
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. Kebijakan Pemerintah yang Berfokus pada Pertumbuhan
Pasca reformasi, UUD 1945 telah mengadopsi prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi
manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keseluruhan
ekosistem yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) harus dikelola

untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) dan wawasan lingkungan
(pro-environment). Permasalahannya adalah soal pemahaman para
penyelenggara pembangunan dan semua pemangku kepentingan
serta sosialisasi pengertian itu secara luas kepada penyelenggara
negara dan masyarakat umum. Orientasi pemerintah dengan dalih
20
pembangunan kerap kali menerapkan pola-pola pembangunan yang

19 Simon Felix Sembiring. Ibid. Hlm 243.
20 Jimly Asshiddiqie. 2010. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

198 Kelembagaan