Page 241 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Tabel 2 di atas). Kemudian, pertanyaan adalah mengapa kelembagaan
agraria harus dipecah atau disektoralisasi di zaman Orde Baru jika
dikemudian hari menimbulkan banyak masalah?
Untuk menjawab pertanyaan di atas tentu tidaklah mudah,
karena jika dianalisis problem sektoralisasi kelembagaan agraria di
Indonesia tidak hanya menyangkut urusan ekonomi tapi juga politik.
Tetapi bukan berarti bahwa pertanyaan ini tidak dapat dicari tahu
jawabannya. Setidaknya ada tiga komponen yang dapat menjelaskan
atau menjawab pertanyaan tersebut, yaitu: (1) orientasi pembangunan

politik ekonomi; (2) ketidaktuntasan muatan UUPA 1960; dan (3)
kekhawatiran kebangkitan idiologi komunis. Ketiga komponen ini
akan coba didiskusikan pada pembahasan di bawah.

1. Orientasi Pembangunan Politik Ekonomi

Terjadinya sektoralisme kelembagaan agraria yang dipupuk oleh 3
(tiga) undang-undang pengelolaan agraria (UU pengaturan kehutanan,
pertambangan dan lingkungan hidup), memiliki keterkaitan dengan
agenda kebijakan pembangunan politik ekonomi Indonesia di
bawah rezim Orde Baru (Soeharto). Dalam rangka menjalankan
agenda pembangunan dan/atau menggenjot pertumbuhan ekonomi
Indonesia, pemerintah Orde Baru lebih mengedepankan cara-cara
pragmatis, atau dalam bahasa Gunawan Wiradi disebut dengan
istilah by-pass approach (pendekatan jalan pintas), yaitu melakukan
revolusi hijau tanpa Reforma Agraria. Oleh karenanya, pembangunan
di Indonesia oleh pengamat asing disebut juga sebagai development
without social transition. Dimana by-pass approach ini dilakukan

sebagai upaya untuk menjalankan strategi pembangunan yang
ditandai oleh ciri-ciri pokok berikut: mengandalkan asing, hutang, dan
investasi dari luar negeri, serta bertumpu pada yang besar (betting on
the strong). Dengan kata lain, utang dan menarik investor luar negeri
35

35 Gunawan Wiradi. 2000. Reforma Agraria Perjalan yang Belum Berakhir. Yogyakarta:
INSIST Press. Hlm. 147

210 Kelembagaan