Page 344 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah perpanjangan tangan
dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Di kantor pertanahan
inilah pelayanan pertanahan kepada masyarakat dilakukan. Keberadaan
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tercantum dalam Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Republik Indonesia yaitu Perkaban
Nomor 4 Tahun 2006. Pada Pasal 54 Perkaban ini menyebutkan Susunan
Organisasi Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan terdiri dari 1 (satu)
Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha (Subag TU), dan 5 (lima) Seksi
yaitu Seksi I Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Seksi SPP), Seksi
II Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Seksi HTPT), Seksi III
Seksi Pengatutan dan Penataan Pertanahan (Seksi PPP), Seksi IV Seksi
Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Seksi PP dan
PM), dan Seksi V yaitu Seksi Sengketa Konflik dan Perkara (Seksi SKP).
Subag TU mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan
bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-
undangan. Subag TU mempunyai 2 (dua) urusan yaitu Urusan Perencanaan
dan Keuangan dan Urusan Umum dan Kepegawaian. Seksi SPP mempunyai
tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang
dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/
wilayah, pemetaan tematik dan potensi tanah, penyiapan pembinaan
surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Seksi SPP terdiri dari 2 (dua)

313