Page 345 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Subseksi yaitu Subseksi Pengukuran dan Pemetaan, dan Subseksi Tematik
dan Potensi Tanah. Seksi HTPT mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan
dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan
penertiban bekas hak tanah; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas
tanah serta pembinanan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seksi HTPT terdiri
dari 4 (empat) Subseksi yaitu Subseksi Penetapan Hak Tanah, Subseksi
Pengaturan Tanah Pemerintah, Subseksi Pendaftaran Hak, Subseksi
Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seksi
PPP mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan
tanah, landreform dan konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah
pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Seksi
PPP terdiri dari 2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Penatagunaan Tanah dan
Kawasan Tertentu; dan Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. Seksi
PP dan PM mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan
pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan
tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Seksi P dan P mempunyai
2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Pengendalian Pertanahan dan Subseksi
Pemberdayaan Masyarakat. Seksi SKP mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara
pertanahan. Seksi SKP terdiri dari 2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan; dan Subseksi Perkara Pertanahan. Setiap Subbag,
Seksi, Urusan, dan Subseksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang pada dasarnya adalah
untuk melakukan pelayanan pertanahan kepada masyarakat sesuai dengan
tugasnya tersebut.
Sehubungan dengan struktur organisasi tersebut, maka Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Kantor,
1 (satu) orang Kepala Sub Bagian, 5 (lima) orang Kepala Seksi, 2 (dua)
orang Kepala Urusan, dan 12 (dua belas) orang Kepala Sub Seksi. Dalam
melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Pertanahan sendiri maupun
dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah. Selain itu setiap
pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap satuan organisasi di bawahnya.

314 Kelembagaan