Page 425 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

ada sengketa kepemilikan atas tanah yang belum ada putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tentulah
tidak dapat dilakukan konsultasi publik sebab belum diketahui
pihak yang berhak untuk diajak dalam konsultasi publik.

e. Analisis
MK memandang relasi antara HMN yang diatur dalam Pasal 2
UUPA tidak dalam posisinya sebagai hak privat sebagaimana hak-hak
atas tanah lainnya dalam Pasal 16 UUPA. Konsekuensinya, penguasaan
dari negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah dalam
pengertian hukum privat dan menggunakannya seperti hak-hak atas tanah
lainnya. Inilah yang membedakannya dengan jual-beli tanah dalam konteks
keperdataan. Pengadaan Tanah tidak dimaksudkan sebagai perjanjian
jual-beli dengan tanah sebagai obyeknya, melainkan perbuatan hukum
publik dari negara untuk memperoleh tanah yang akan digunakan untuk
kepentingan umum dan kepentingan pembangunan.
Oleh karena itu, pengadaan tanah tidak menggunakan “Akta Jual
Beli” (AJB) sebagai dasar peralihan haknya, melainkan “pelepasan hak”
dari berbagai jenis hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Hak
atas tanah yang dilepaskan oleh pemiliknya akan melebur kembali ke
dalam Hak Menguasai Negara. Pemilik tanah yang melakukan pelepasan
hak akan mendapat “ganti kerugian” atas kerelaannya melepaskan hak atas
tanahnya kepada negara. Berbeda dengan perbuatan hukum privat dimana
yang terjadi bukanlah pelepasan hak, melainkan peralihan. Hak atas tanah
akan beralih dari penjual kepada pembeli, dan disaat yang bersamaan
penjual akan menerima sejumlah pembayaran yang besarnya ditentukan
berdasarkan nilai tanah yang menjadi obyek transaksi.
UUPA menempatkan negara dalam posisi yang superior. Pada posisi
tersebut negara diberikan hak yang disebut HMN. Istilah hak sendiri
masih dapat dipertanyakan. Konsep hak cenderung melekat pada subyek
hukum privat. Namun HMN sendiri dilekatkan pula pada negara yang
notabene merupakan subyek hukum publik. Meskipun mengandung
konsep hak di dalamnya, yang dimiliki oleh negara sebagai badan hukum
publik sebenarnya lebih merupakan kewenangan dibandingkan hak.
Wewenang yang melekat pada HMN merupakan kewenangan negara
untuk mengatur dan mengawasi penguasaan tanah yang berada di wilayah

394 Hubungan Keagrariaan