Page 426 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Indonesia. Wewenang tersebut digunakan untuk mencapai sebebsar-besar
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil, dan makmur.

4. Pengujian UU Kehutanan

a. Pemohon
1) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam hal ini
diwakili oleh Ir. Abdon Nababan (selanjutnya disebut Pemohon
I);
2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu yang
diwakili oleh H.Bustamir sebagai Khalifah Kuntu,dengan Gelar
Datuk Bandaro (Selanjutnya disebut Pemohon II);
3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu yang
diwakili H. Moch. Okri alias H.Okri sebagai Olot Kasepuhan
Cisitu (Selanjutnya disebut Pemohon III);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9
Maret 2012 memberi kuasa kepada Sulistiono, S.H., Iki Dulagin,
S.H., M.H., Susilaningtyas, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Abdul
Haris, S.H., Judianto Simanjutak, S.H., Erasmus Cahyadi, S.H., para
Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum, yang bergabung dalam Tim
Advokat Masyarakat Adat Nusantara, beralamat di Jalan Tebet Utara
II C Nomor 22 Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

b. Pasal yang Dimohonkan dan Argumentasi Pemohon
Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan
oleh berlakunya pasal-pasal UU Kehutanan, yaitu:
1) Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, yang
selengkapnya berbunyi: Hutan adat adalah hutan negara yang berada
dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2) Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional”, yang selengkapnya
berbunyi: Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 395