Page 429 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

c. Petitum
1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
a) Kata negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kata negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi
“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat”;
c) Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh
negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
d) Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan
hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

398 Hubungan Keagrariaan