Page 433 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18B ayat (2) UUD 1945.

e. Analisis
Hutan Negara yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang
Kehutanan. Hutan Negara diberikan pemaknaan sebagai hutan yang
berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Berkaitan dengan
pengakuan hutan adat, Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan memberi pengertian
sebagai “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Pengaturan semacam ini mendapat tentangan keras dari masyarakat hukum
adat dan lembaga swadaya masyarakat karena dianggap menafikan hak
masyarakat hukum adat yang telah lebih dahulu ada sebelum kekuasaan
negara. Selain itu konstruksi yang dibangun UU Kehutanan juga
menempatkan masyarakat hukum adat sebagai sub-ordinasi dari negara,
dimana kewenangan untuk pemanfaatan hutan adat diberikan negara
kepada masyarakat hukum adat sebagai kuasanya.
MK pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2013 mengabulkan
permohonan uji materi UU Kehutanan terhadap UUD 1945. Para
pemohon dalam Perkara : 35/PUU-X/2012 ini terdiri dari Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Kenegerian Kuntu; dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
Cisitu mengajukan permohonan pengujian UU Kehutanan terhadap UUD
1945. Pasal-pasal yang dimohonkan pembatalan antara lain: Pasal 1 angka
6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat
(1), ayat (2), ayat (3) UU Kehutanan.
Pemohon menyandarkan permohonan pada beberapa hal antara
lain: bahwa UU Kehutanan tidak mengatur atau mengatur secara tidak
adil penetapan suatu lahan hutan sebagai hutan adat atau hutan ulayat.
Masyarakat hukum adat kehilangan haknya untuk ikut serta mengelola
hutan karena UU Kehutanan hanya mengatur tentang hutan hak yaitu
hutan yang berdiri di atas tanah yang dibebani hak atas tanah dan hutan
Negara yaitu hutan yang berada di atas tanah Negara.
Terhadap hubungan HMN dengan hak ulayat berkaitan dengan tanah
dan wilayah adat, Majelis Hakim MK dalam salah satu pertimbangannya
menyebutkan bahwa:

402 Hubungan Keagrariaan