Page 438 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

13. Berdasarkan ciri-ciri tersebut pemberian HP-3 atas wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan
dan penguasaan oleh negara dalam bentuk single ownership dan closed
ownership kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan hukum
atas wilayah tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang
dapat menutup akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan
HP-3.

Berdasarkan beberapa pertimbangan MK tersebut di atas, nampak
upaya MK dalam menempatkan HMN dalam posisinya yang setara dengan
hak-hak perorangan atau kelompok. Hal ini ditegaskan seperti pada kalimat
“harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu
maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat),
hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh
masyarakat dan dijamin oleh konstitusi”. HMN tidak diposisikan berada
di atas sebagai induk dari hak-hak lainnya, melainkan berbagi wilayah
dengan dengan hak-hak perseorangan dan kolektif tersebut, sebagaimana
ditegaskan bahwa “wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak
ulayat” dan “Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung
terhadap hutan adat”.
Dalam konteks hak privat, HMN ditempatkan sejajar dengan hak-
hak lain atas tanah dan sumber daya alam. Sedangkan dalam konteks
publik, HMN tidak ditujukan untuk memberikan negara hak milik atas
tanah, melainkan memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur,
mengelola dan mengawasi penggunaan tanah, air dan sumber daya alam
lainnya. MK dalam Putusan No. 35 menyatakan: “Sebagai perbandingan,
dalam hukum pertanahan, hak “menguasai dari negara” tidak memberi
kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti
hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang
Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur”.
Berkaitan dengan aspek publik dan aspek privat yang terkandung
dalam HMN, Achmad Sodiki juga memberikan pandangannya bahwa

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 407