Page 442 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) di setiap rezim
kekuasaan yang pernah ada di Indonesia dimaknai secara berbeda, bahkan
bertolak belakang dalam semangat dan tujuan. Namun demikian dari
segi kedudukan negara dalam hubungannya dengan penguasaan tanah
dan sumber daya alam, Rezim Kolonial, Rezim Orde Lama, dan Rezim
Orde Baru menempatkan negara pada posisi yang hampir sama yaitu
sebagai sebagai penguasa tertinggi atas tanah dan sumber daya alam.
HMN ditempatkan sebagai hak induk yang tertinggi atas hak-hak atas
tanah lainnya. Keadaan bergeser ketika Indonesia memasuki era reformasi
dan hadirnya MK sebagai the sole interpreter of constitution. Pada era
yang terakhir ini, negara dan rakyat berada dalam posisi untuk berbagi
kewenangan menguasai dan tidak lagi berada dalam hubungan sub-ordinasi.
Pendirian MK terhadap pemaknaan HMN pada beberapa putusan
yang dikaji dalam penelitian ini cenderung konsisten. MK memaknai
HMN sebagai hak publik, yang berbeda dengan karakter hak privat pada
ranah keperdataan. Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya
alam, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan (beleid), melakukan
pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan
pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad).
Oleh karena itu pelaksanaan HMN harus memperhatikan hak-hak yang
telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat
hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional
lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi

411