Page 439 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dalam hal HMN sebagai Hak Privat, negara tidak bisa terjun langsung
untuk berhubungan dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta. Untuk
itulah ditunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bekerjasama
dengan swasta. Dipilihnya BUMN untuk berurusan dengan swasta semata-
mata agar kedudukan negara tidak berada dalam posisi yang setara dengan
korporasi privat. Bagaimanapun juga negara harus memiliki kedudukan
yang lebih tinggi dari mitra kerjasamanya, agar fungsi koreksi dan regulasi
yang dimiliki negara dapat dijalankan dengan baik. 47
Penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut MK dalam
pertimbangan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 terhadap
Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi daripada
pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan negara
merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan kedaulatan
publik. Oleh karena itu makna HMN bukan dalam makna negara memiliki
bumi, air dan sumber daya alam Indonesia, melainkan dalam pengertian
bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan
(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan
(beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). 48
Pandangan yang berbeda ditunjukkan oleh Herman Soesangobeng
mengenai sifat privat dari HMN. Menurutnya, dalam Burgerlijk Wetboek
(yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di
Indonesia) dimungkinkan bagi negara untuk memiliki tanah secara privat.
BW yang banyak mendapatkan pengaruh dari Corpus Ius Civilis jaman
Romawi yang mengenal adanya hak milik perdata kebendaan dan hak milik
perdata agraria. Penguasaan tanah oleh negara secara privat berada dalam
kerangka hak milik perdata agraria tersebut. 49
Putusan MK Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 bertanggal 15
Desember 2004 juga memberikan penegasan bahwa apabila pengertian kata
“dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata
(privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan
“sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konsep dikuasai oleh negara haruslah
diartikan mencakup makna penguasaaan oleh negara dalam arti luas yang

47 Achmad Sodiki, dalam Workshop Hasil Penelitian Sistematis STPN, Tanggal 27 November
2014 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
48 Putusan MK tentang Uji Materi UU Ketenagalistrikan.
49 Herman Soesangobeng dalam Workshop Hasil Penelitian Sistematis STPN, Tanggal 27
November 2014 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

408 Hubungan Keagrariaan