Page 434 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat.
Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan
hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi
untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki
secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan.
Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya
dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya
kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan
dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada
masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan
hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan].
Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak
perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang
hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (kejumbuhan)
antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang
berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak
langsung terhadap hutan adat. 43
Putusan MK ini secara garis besar membawa sebuah preseden
positif bagi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, terutama dalam
relasinya dengan HMN. Putusan ini juga memberikan posisi tawar yang
lebih baik dan mendudukkan masyarakat hukum adat sebagai entitas yang
memiliki kedaulatan terbatas, dan tidak hanya sekedar menjadi sub-ordinat
pemerintah dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.
Hutan Negara pada mulanya terbentuk dari klaim kepemilikan
oleh pemerintah kolonial atas wilayah yang ditetapkannya sebagai hutan,
44
termasuk di dalamnya adalah wilayah adat Pada tahap ini, negara bermaksud
untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumberdaya alam. Tahap
berikutnya adalah menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai
milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap
sumberdaya alam. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah
itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapa pun untuk mengakses
wilayah tersebut berikut sumberdaya alam di dalamnya, kecuali jika negara

43 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 172.
44 Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, Masyarakat Hukum Adat Adalah
Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012,
INSISTPress, Yogyakarta, Hlm. 4.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 403