Page 435 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

mengizinkan atau memberikan konsesi. Tahap terakhir adalah ketika negara
meluncurkan program di mana negara membagi-bagi hutan dalam berbagai
macam fungsi berdasarkan kriteria ilmiah, seperti lereng, curah hujan, dan
tipe tanah. Hasil utama program ini adalah zonasi terhadap sebuah wilayah
untuk mengatur tipe-tipe aktivitas yang diizinkan pada setiap zona. 45
MK memberikan pendapatnya terkait dengan bagaimana seharusnya
relasi negara dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan Hutan
Negara dan Hutan Adat:

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara HMN dengan
hutan negara, dan HMN terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara,
negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan
persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-
hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan
pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada
kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan
adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup
dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan
pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena
berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat
hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup
dalam suasana rakyat (inde volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan
pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. 46

5. Pendirian MK terhadap HMN

Berdasarkan hasil kajian atas ketiga putusan MK yang menjadi
obyek penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa pendapat yang sekaligus
juga mencerminkan pandangan MK dalam pemaknaan HMN. Pendapat
tersebut antara lain:

45 P. Vandergeest dan N.L. Peluso. 1995. “Territorialization and State Power in Thailand”
Theory & Society 24 (3): 385–426. DOI: 10.1007/BF00993352., dalam Noer Fauzi Rachman dan
Mia Siscawati, 2014, Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik
Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, INSISTPress, Yogyakarta, Hlm. 11.
46 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Hlm. 172-173

404 Hubungan Keagrariaan