Page 437 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

7. Empat tolok ukur dalam menilai makna sebesar-besar kemakmuran
rakyat yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii)
tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii)
tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya
alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun
temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;
8. Penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang
telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki
masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-
hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin
oleh konstitusi.
9. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak
perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan
wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang
tindih (kejumbuhan) antara wewenang negara dan wewenang hak
masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara
hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan
adat.
10. Tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat
hukum adat tersebut ditiadakan atau “dibekukan” sepanjang
memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat
hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD
1945
11. Perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna
penguasaaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal
dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan
“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”,
termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas
rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.
12. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan
(beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan
(bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan
pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

406 Hubungan Keagrariaan