Page 51 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Selain karya itu, muncul juga kajian Tubagus Haedar Ali yang
20
mengetengahkan perkembangan secara singkat sejarah kelembagaan
pertanahan. Gambaran Tubagus belum mampu menunjukkan peran
lembaga ini dalam konteks sebuah perjalanan lembaga besar yang
memiliki fungsi dan peran besar pula. Ia hanya hadir dalam sebuah
cerita sejarah yang pendek. Namun menarik karena kajian Tubagus
mencoba meletakkan persoalan tanah dalam konteks penataan ruang.
Sementara kajian ini mencoba melihat sejarah lembaga dari awal
hingga kini dalam kerangka kajian kritis kelembagaan, baik proses,
dinamika, maupun peran yang dimainkannya serta anotasi atas
dokumen-dokumen sejarah awal munculnya Kementerian Agraria.

Di luar buku kajian di atas, kami belum menemukan kajian
lain menyangkut Kementerian Agraria maupun Badan Pertanahan
Nasional. Buku di atas adalah ikhtiar para pihak yang mencoba menulis
lembaga agraria dengan perspektif sejarah. Untuk situasi tersebutlah
kajian ini layak untuk dilanjutkan demi untuk memahami lembaga
agraria secara komprehensif.
Tulisan lain dalam konteks politik agraria nasional dan UUPA
dilakukan oleh Iman Soetiknjo (1983) dan Abdurrahman (1984), akan
tetapi sudah pasti kajian ini tidak membahas persoalan lembaga
agraria. Iman Soetiknjo mencoba memberi bingkai bagaimana
politik agraria nasional digagas dan dibentuk sampai UUPA itu lahir.
Sementara Abdurrahman mengkaji proses awal gagasan UUPA sampai
kemudian di sahkan. Ada sedikit pembahasan munculnya Kementerian
Agraria pada periode awal 1950-an namun dalam konteks memahami

kepanitiaan agraria yang merumuskan UUPA.
Melirik kajian lain menyangkut kelembagaan sebagai
pembanding untuk melihatnya, cukup menarik kajian yang
dikeluarkan oleh Bakosurtanal yang menghadirkan sejarahnya
dalam rangka 40 tahun keberadaannya. Kajian ini tampaknya lebih
informatif untuk memahami peran yang dimainkan oleh lembaga

20 Tubagus Haedar Ali, “Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Agraria dan
Keterkaitannya dengan Penataan Ruang”, www.penataanruang.pu.go.id. Diakses pada tanggal
10 Juni 2014.

20 Kelembagaan