Page 52 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 52

ini sejak sebelum merdeka hingga kini. Enam era dalam penjelasan
             buku ini cukup menarik untuk dilihat dalam kerangka perkembangan
             survei dan pemetaan. Setiap era ditandai dengan hadirnya kebijakan,
             penguatan kelembagaan, dan teknologi sehingga menandai pula
             peran yang dimainkan. Model kajian ini cukup sederhana dan bisa
             digunakan untuk melihat lembaga agraria dengan cara sebagaimana
             Bakosurtanal lakukan.  21



             C.  Tujuan Penelitian
                   Pada awal pembentukannya, mimpi untuk menata persoalan
             agraria mengalami tentangan dan hambatan yang serius, yakni tidak
             kondusifnya sistem politik nasional, sehingga wajah kelembagaannya
             sarat dengan nuansa politis. Ketika awal muncul penataannya, ia
             hadir dengan status Kementerian Urusan agraria, namun kemudian
             kewenangan yang besar itu berubah sesuai dengan isu dan kepentingan

             politik nasional. Realitas politik begitu tampak ketika perubahan dari
             kementerian menjadi Dirjen, padahal persoalan yang harus diurusi
             begitu besar dan rumit. Jika dilihat dalam perjalanannya, maka
             kegagalan politik agraria nasional menjadi poin penting dalam melihat
             kegagalan penataan pertanahan di Indonesia. Di banyak negara, urusan
             pertanahan menjadi prioritas di awal dan diselesaikan secara tuntas
             untuk menjawab amanat konstitusi, namun tidak dengan Indonesia,
             tetap jalan ditempat dan cenderung tidak diselesaikan, namun tak
             pula secara tegas dihilangkan. UUPA sengaja diamankan namun tak
             pula bisa digunakan sebagai perangkat hukum yang menjadi acuan
             penyelesaiannya.

                   Kajian ini melihat semua proses itu di awal yang sebenarnya
             sudah sesuai mimpi para pendiri negara. Semua proses terekam dengan
             baik dan arah serta tujuannya sudah masuk pada rel yang sesuai,
             namun pasca 1965 berubah arah sesuai perkembangan politik nasional.


                   21 Yuni Ikawati, dkk. Survei dan Pemetaan Nusantara, Jakarta: Badan Koordinasi Survei
             dan Pemetaan Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan
             Teknologi, 2009.


                                                                               21
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57